politik luar negri indonesia

POLITIK LUAR NEGRI INDONESIA

A.DASAR HUKUM

    Dasar hukum pelaksanaan politik luar negri republic Indonesia tergambarkan secara jelas di dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea 1 dan alinea 4.alinea 1 meyatakan bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesua dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan .selanjutnya pada alinea 4 diyatakan bahwa dan ikut melaksanakan ketertipan dunia berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial.peristiwa internasional yang meletuskan perang dunia 2 pada tahun 1939.antara dua blok kekuatan,kedua blok adalah Negara-negara poros dan Negara-negara sekutu .pada awal peperangan selalu diraih oleh Negara-negara poros.perang dunia ini yang terjadi di asia dikenal dengan sebutan perang asia timur raya atau perang pasifik.

    Politik luar negri yang bebas dang aktif sebagai mana telah di rencanakan mohammad hatta dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia terus mengalami perkembangan,yaitu kabinet natsir pada bulan September 1950 memberi keterangan di depan palemer,dengan meninjau politik luar negridari segi  pertentangan antara amerika serikat dan uni soviet.dalam keterangan tersebut antara lain disebutkan:antara kedua kekuasaan yang timbul,telah muncul persaingan atas dasar pertentangan idiologi dan haluan yang semakin meruncing.kedua pihak saling sedang mencari dan mendapatkan kawan atau sekutu,membentuk golongan atau blok:blok barat dan blok timur

REPUBLIK INDONESIA BERIFAT BEBAS DENGAN MAKNA:

a)      Tidak memilih salah satu pihak untuk selamanya dengan mengikat diri kepada salah satu blok dalam pertentangan itu.

b)      Tidak mengikat diri untuk selamanya;akan tidak campur  tangan atau bersifat netral dalam tiap-tiap peristiwa yang terbit dari pertentangan antara dua blok itu tadi.demikian penegasan demi penegasan mengenai politik luar negri republic Indonesia.

c)       Politik luar negri bebas aktif pada masa orde baru meletusnya pemberontakan G.30.S/PKI menimbulkan banyak korban,mterutama korban jiwa.akibatnya muncullah berbagai tuntutan yang di sponsori oleh berbagai kesatuan aksi  dengan tuntunannya yang terkenal”TRITURA”(tri tuntutan rakyat),yaitu bubarkan PKI,turunkan harga dan reshuffle cabinet.tuntutan pertama dapat di penuhi pada tanggal 12 maret 1966.dan segara setelah itu pada bulan juni sampai juli 1966 majelis permusyawaratan rakyat semesta(setelah anggota-anggotanya di perbarui)meyelenggarakan sidang umum dengan menghasilkan 24 ketetapan.salah satu ketetapan MPRS tersebut adalah NO/12/MPRS/1966 tentang penegasan kembali landasan kebijaksanaan politik luar negri RI.

Di dalaam ketetapan tersebut antara lain di atur hal-hal tersebut:

1.       Bebas-aktif ,anti impearialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk manifestasinya dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social.

2.       Mengabdi kepada kepentingan nasional dan amanat penderitaan rakyat.

   Politik luar negri bebas aktif bertujuan meempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialis dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dan menegakkan ketiga segi kerangka tujuan Revolusi yaitu:

1.       Pembentukan suatau Negara republik Indonesia yang berbentuk Negara kesatuan dan Negara kebangsaan yang demokratis,dengan wilayah kekuasan dari sabang sampai merauke.

2.       Pembentukan satu masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual dalam wadah Negara kesatuan RI.

3.       Pembentukan satu persahabatan yang baik antara RI dan semua Negara di dunia.terutama dengan Negara afrika dan asia atas dasar bekerjasama membentuk satu dunia yang bersih menuju perdamaian dunia yang sempurna.

    Kemudian secara berturut-turut penegasan politik luar negri yang bebas-aktif oleh MPR selalu di pertegas dalam setiap kali meyelenggarakan siding umum,baik siding umum 1973,1978,1983,1988,1993,1998 maupun dalam siding umum MPR 1999.penegasan politik luar negri bebas-aktif yang di tuangkan di dalam ketetapan MPR NO.4/MPR/1973 bab 3 huruf B arah pembangunan jangka panjang,disana di tegaskan:dalam bidang politik luar negri yang bebas aktif diusahakan agar Indonesia terus dapat meningkatkan perannya dalam memberi sumbangannya utuk turut serta menciptakan perdamaian dunia yang abadi,adil dan sejahtera.

Sekian artikel POLITIK LUAR NEGRI INDONESIA saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk share artikel ini, terimakasih .

         

Share this post